Jika Terpilih DPD RI, Mukhlis Siap Lakukan ini

TARAKAN, GENZPEDIA – Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara (Kaltara) nomor urut 13, Mukhlis, S.H, M.H, akan melakukan beberapa hal jika ia terpilih sebagai anggota DPD RI.

Mukhlis mengatakan, yang pertama akan dilakukan adalah memaksimalkan kewenangan DPD RI yang begitu luas untuk membangun daerah. Menurutnya, kewenangan itu diatur undang-undang sehingga sangat disayangkan jika tak dimaksimalkan.

“Kadang, begitu dia sudah masuk komite atau komisi di DPR atau DPD RI misalnya, dia hanya berkutat pada komite. Sementara kewenangan yang diberikan itu luas. Saya kan juga punya kolega-kolega dari anggota anggota DPD RI provinsi lain. Yang komite hukum saja bisa masuk ke Kementerian Sosial, dia bisa masuk ke Kementerian Perikanan. Dia bisa masuk ke Kementerian PUPR. Misalnya ketika ke PUPR, ini data kami ada sekian kilometer jalan yang rusak. Saya kira semua Kementerian yang punya nurani hati, mata untuk melihat persoalan dasar masyarakat dan ini hajat hidup orang banyak pasti akan bantu,” katanya dalam bincang bersama wartawan, Selasa (30/01/2024).

“Kita sampaikan juga Ibu Menteri Sosial di perbatasan Krayan, Bu ini sering ditutup soal sembako. Susah masyarakat di sana untuk akses sembako. Begitu sulit harganya menjadi mahal dan kelangkaan di mana-mana pasti menteri turun. Begitu pun menteri-menteri yang lain,”ujarnya lagi.

Jadi dengan kewenangan itu, Mukhlis akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa luar biasa kewenangan yang diberikan negara terhadap anggota DPD. Seharusnya itu bisa menjadi jalan menjadi sebuah referensi dan menjadi sebuah apa yang menjadi sebuah dentuman bagi siapa pun anggota DPD untuk bisa berbuat lebih kencang lagi.

Menurut Mukhlis, hal itu pula yang memotivasi ia bertarung menuju Senayan. Walaupun seluruh kebijakan ada di Ibu Kota.

“Ya kalau teman-teman DPRD kan misalnya datang ke Jakarta mengusulkan, kalau kita anggota DPD itu bisa ikut sama-sama merumuskan. Ya bagaimana kemudian kita buat data-data yang menjadi referensi bagi kementerian untuk memberikan bantuan secepatnya. Bagaimana perusahaan rumput laut misalnya, bagaimana persoalan yang hari ini karena tidak masuk dalam 300 pelabuhan perikanan internasional di dunia. Padahal kita punya. Ikan nasional yang begitu luar biasa,” ucap Mukhlis.

“Ayo dong kita bawa Kementerian Kelautan dan Perikanan yang punya banyak akses dengan investor. Misalnya bangun pabrik perikanan yang begitu hebat. Untuk membantu masyarakat nelayan supaya harganya bagus segala macam. Enggak perlu demo ini anggota-anggota dewan kita, ayo kita bawa itu supaya betul-betul keberadaan kita menjadi manfaat buat petani, buat nelayan, buat guru, buat pengajar segala macam. Termasuk Kementerian Pendidikan misalnya kita bisa dorong supaya jangan ada tenaga honorer. Udah digaji misalnya berbulan-bulan, ini kan masalah sekali. Alhamdulillah pemerintah provinsi bergerak cepat untuk itu. Kasihan 3 bulan 4 bulan sekali baru gajian,” ucapnya lagi.