Andre Rosiade Sebut Pemerintah Pusat Komitmen Bangun Kaltara, Ini Buktinya

TARAKAN, GENZPEDIA – Sebagai provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang potensial.

Sebab, pembangunan Kaltara wajib hukumnya karena menjadi salah satu provinsi yang diharapkan mampu menjadi penyangga Ibukota Negara Nusantara (IKN) di Penajam Paser, Kalimantan Timur nantinya.

Hal ini diutarakan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade saat ditemui GENZPEDIA beberapa waktu lalu. Menurut politisi Gerindra tersebut, baik pemerintah pusat maupun DPR RI menaruh perhatian besar dalam membangun Kaltara.

Alasannya karena letak geografis daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut memiliki wilayah yang strategis . Kaltara pun dinilainya memiliki potensi ekonomi yang besar dan akan terus dikembangkan Pemerintah pusat.

“Ini kan strategis pertama daerah penyangga, kedua perbatasan langsung dengan Malaysia ini kan sangat strategis. Saya rasa ini bukan hanya soal penyangga tapi potensi ekonomi ini sangat besar di Kaltara. Termasuk pariwisatanya yang belum tergarap maksimal,” ujar Andre.

Diakuinya, hal yang menjadi tantangan pemerintah dalam membangun Provinsi Kaltara yakni kondisi geografis, jalur transportasi wilayah, hingga jumlah penduduknya.

“Kita tahu Kaltara ini punya keterbatasan, kemana-mana naik speed boat. Geografis ini PR (Pekerjaan rumah) ya. Bedanya kita dengan Malaysia kan penduduk kita banyak, kedua wilayah kita luas jadi harap dimaklumi dengan segala keterbatasan Pemerintah itu tentu butuh proses,” katanya.

Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade (Foto: Dedy S/GENZPEDIA)

Menurutnya, komitmen pembangunan oleh pemerintah pusat dapat dilihat dari keseriusan  membangun daerah kawasan industri hijau di Tanah Kuning-Mangkupadi serta pembangkit listrik atau PLTA di Malinau dan Bulungan.

Selain itu, komitmen yang sudah tampak manfaatnya adalah kehadiran Bandara Juwata Tarakan. Andre menyebut jika bandara skala internasional yang dimiliki masyarakat Kaltara tesebut lebih bagus dari Bandara Radin Inten II Lampung.

“Lihat saja Bandara Juwata kan bagus. Bandara Juwata ini lumayan bagus lho dibandingkan daerah lain provinsi-provinsi yang sudah lama. Dibanding Lampung yang dekat Jakarta aja bagusan (Bandara Juwata) ini,” kata Andre.

Disinggung mengenai masih adanya ketergantungan produk luar negeri di Kaltara, anggota Komisi VI ini mengatakan butuh sinergi seluruh pihak utamanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membenahi jalur logistik. Salah satunya dengan program Tol Laut.

Menurutnya, era Presiden Joko Widodo sejak periode awal telah berupaya menuntaskan masalah ini dengan program Tol Laut. “Dari awal Pak Jokowi sejak jadi Presiden awal beliau bicara Tol  Laut, itu intinya apa, supply chain. Harapan kita kan Pemprov dengan Pemerintah pusat bekerja sama untuk bisa membenahi jalur logistik itu. Sehingga produk-produk Indonesia lah yang bisa dinikmati masyarakat Kaltara. Jangan lagi produk luar negeri,” kata Andre.

Selain itu dirinya menganggap, transaksi dagang antarnegara adalah hal yang normal. Kendati demikian, harus dilakukan secara legal dan tidak saling merugikan.

“Jangan sampai barang-barang Malaysia masuk ke Indonesia pakai jalur tikus. Tentu itu merugikan Indonesia,” ujar wakil rakyat Dapil Sumatera Barat ini. (Dedy S)