BEM UMC Gelar Diskusi Publik Hari Guru: Soroti Kesejahteraan dan Perlindungan Guru

CIREBON, GENZPEDIA – Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2024, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) sukses menggelar diskusi publik bertema “Guru Sebagai Pilar Peradaban: Menggugat Ketimpangan, Memperjuangkan Kesejahteraan, dan Melawan Kriminalisasi” di Aula Kampus 2 UMC, Senin (25/11/2024). Meskipun tanpa kehadiran Penjabat Bupati Cirebon dan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, acara ini tetap berlangsung khidmat dan penuh antusiasme dari peserta yang terdiri dari mahasiswa, guru, dan pemangku kepentingan pendidikan.

Diskusi ini menjadi forum penting untuk membahas sejumlah isu strategis di dunia pendidikan, termasuk ketimpangan kesejahteraan guru, terutama guru honorer, kriminalisasi yang sering kali menimpa guru dalam menjalankan tugasnya, tantangan profesionalisme tenaga pendidik di era modernisasi, hingga ketimpangan distribusi sumber daya pendidikan yang berdampak pada mutu pembelajaran.

Para narasumber yang hadir memberikan pandangan holistik terkait berbagai tantangan tersebut, di antaranya IRJENPOL (Purn) Dr. Agung Makbul, S.H., M.H. sebagai pemerhati pendidikan dan dosen Fakultas Hukum UMC, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon H. Ronianto, S.Pd., M.M., Ketua PGRI Kabupaten Cirebon Ibu Yeyet Nurhayati, M.Pd., Dewan Pakar Pendidikan Dasar dan Menengah Drs. Somantri, M.Pd., serta Wakasatreskrim Polresta Cirebon AKP Iwa Mashadi, S.H., M.H.

Presiden Mahasiswa UMC membuka diskusi dengan kritik tajam terhadap eksploitasi isu kesejahteraan guru yang kerap dijadikan alat politik. Ia menegaskan bahwa persoalan ini adalah isu fundamental yang harus diperjuangkan bersama dan tidak boleh sekadar menjadi komoditas politik.

Dalam diskusi tersebut, IRJENPOL Dr. Agung Makbul menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi guru, khususnya dalam menghadapi potensi kriminalisasi yang dapat menghalangi tugas mulia mereka sebagai pendidik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan H. Ronianto memaparkan berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru, meskipun ia mengakui bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan teknis dan birokrasi yang perlu diperbaiki.

Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, Ibu Yeyet Nurhayati, menggarisbawahi pentingnya solidaritas antar tenaga pendidik untuk memperjuangkan hak mereka secara kolektif, dengan menekankan bahwa kesejahteraan guru adalah fondasi bagi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

Diskusi publik ini tidak hanya menjadi ajang refleksi kritis terhadap berbagai persoalan pendidikan, tetapi juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya adalah perlunya peningkatan kesejahteraan guru melalui pengalokasian anggaran pendidikan yang lebih adil, terutama untuk guru honorer, penguatan perlindungan hukum bagi guru untuk mencegah kriminalisasi, peningkatan kapasitas profesional tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan, redistribusi sumber daya pendidikan yang lebih merata untuk mengurangi kesenjangan, serta keterlibatan aktif para pemangku kebijakan dalam mendengarkan aspirasi guru.

Meskipun acara ini diselimuti rasa kecewa akibat ketidakhadiran pejabat daerah, diskusi publik ini tetap menjadi momentum penting untuk memperjuangkan hak-hak guru sebagai pilar peradaban. BEM UMC menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perubahan nyata dalam dunia pendidikan melalui dialog kritis dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa perjuangan guru bukan hanya perjuangan mereka sendiri, melainkan perjuangan bersama untuk masa depan bangsa yang lebih baik.