Jokowi ‘Pelototi’ Proyek KIPI, Gubernur Zainal Paliwang Ungkap Hal Ini, Duh Ternyata

TANJUNG SELOR, GENZPEDIA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terus ‘memelototi’ pembangunan KIPI (Kawasan Industri – Pelabuhan Internasional) Tanah Kuning-Mangkupadi di Bulungan Kaltara.

Hal itu dilakukan Jokowi agar para jajarannya dan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang bisa mempercepat pembangunan megaproyek di provinsi termuda di Indonesia tersebut.

“Beliau (Presiden) monitor bahwa masih banyak kendala. Presiden perintahkan pembangun KIPI Kaltara dipercepat,” kata Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang di Tanjung Selor, Bulungan, Jumat.

Terkait hal itu, kata gubernur sehingga beberapa menteri terkait dikumpulkan dan beliau memerintahkan semua dokumen dan proses administrasi harus selesai akhir bulan ini.

Apalagi pada 21 Desember 2021 lalu Presiden secara langsung sudah melakukan peletakan batu pertama pembangunan di salah satu mega proyek di KIPI. Dalam KIPI yang disebut sebagai  kawasan industri hijau terbesar di dunia itu, yakni seluas 30.000 Ha  terdapat empat pengelola.

Ke-empat pengelola industri itu, yakni PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), PT Kawasan Industri Kawasan Indonesia (KIKI), PT Industri Strategis Indonesia (ISI) dan PT Kayan Patria Propertindo.  Menindaklanjuti hal tersebut, Zainal langsung bergerak cepat mengunjungi kementerian. Salah satu kementerian yang dituju Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada hari Kamis (14/7).

“Saya berdiskusi langsung dengan Pak Budi (Menhub) untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden di Istana Merdeka beberapa waktu lalu,” kata Zainal.

Di mana pemerintah mendorong percepatan pemenuhan infrastruktur seperti pelabuhan khusus atau juga dermaga yang akan berproses untuk dibangun pada awal Agustus 2022 mendatang.

Tujuannya, untuk melancarkan proses masuknya material yang akan digunakan untuk pembangunan di KIPI.  “Ini penting, karena kalau tidak bisa masuk alat-alat, bagaimana mau membangun di, sana,” kata Gubernur.

Semua kementerian yang terkait atau yang terlibat dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini harus pro aktif untuk membantu proses percepatan penyelesaian sejumlah dokumen yang dibutuhkan.

“Kalau dari kita, yang disampaikan ke Presiden dalam rapat terbatas itu hanya soal kendala-kendala yang terjadi,” katanya.

Sebagai bentuk sikap tegas dan serius agar kendala yang terjadi tidak berlarut-larut, makanya Presiden memerintahkan akhir Juli 2020, harus selesai semua masalah perizinan serta dokumen yang dibutuhkan untuk pembangunan KIPI itu.

Sebelumnya sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden ke Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (11/7) lalu, termasuk Gubernur Kaltara mengikuti rapat terbatas terkait pembangunan KIPI.

Pabrik baterai 

Pengembangan kawasan KIPI diharapkan akan menjadi kawasan industri strategis nasional karena akan dibangun pabrik smelter atau alumunium, baja dan pabrik baterai.

Letak KIPI sangat strategis  karena wilayah di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang merupakan lintasan laut perdagangan internasional, serta berada pada kawasan pusat ekonomi dunia masa depan atau alternatif dari terlalu padatnya perdagangan selat Malaka.

Terdapat empat pengelola kawasan industri dengan rencana nilai investasi (swasta) diperkirakan Rp1.800 triliun. (Pradipta Ramadhan)