Connect with us

News

‘Kartu Kuning’ untuk Wali Kota Khairul dan Gubernur Zainal Paliwang, Gagal Tepati Janji?

Published

on

Aksi demonstrasi protes harga udang di Tarakan (Foto: Ade/Genzpedia)

TARAKAN, GENZPEDIA – Ribuan massa yang tergabung dari aliansi mahasiswa dan petambak Kaltara beberapa waktu lalu turun ke jalan menuntut pemerintah daerah segera menaikkan harga udang. Sayangnya, mereka harus menelan kekecewaan lantaran  Wali Kota Tarakan, dr. Khairul maupun Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang tidak hadir menemui massa.

“Terus terang kami merasa sangat kecewa. Sebab, kami berharap pemerintah daerah baik kota maupun provinsi beserta perusahaan cold storage bisa menemui massa. Saya sempat mendengar bahwa ada tim 2 dari Gubernur akan datang. Namun hingga aksi selesai mereka tidak ada juga datang,” ucap Presiden Mahasiswa BEM UBT Tarakan, Ainulyansyah Nurdin S kepada GENZPEDIA beberapa waktu lalu di Tarakan.

Karena kecewa tak ditemui, massa akhirnya mengeluarkan kartu kuning sebagai bentuk mosi tidak percaya kepada pemerintah. Mereka menilai pemerintah gagal mengendalikan harga udang.

Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kaltara H. M Nurhasan mengatakan permasalahan harga udang sudah terjadi mulai dari 2019 lalu.

“Maka dari itu, kata dia, nelayan ataupun petambak di Kaltara menuntut pemerintah daerah baik wali kota maupun gubernur berserta cold storage untuk hadir dan menjelaskan penurunan harga udang,” ucapnya.

Ia beranggapan ada permainan sehingga harga udang terus mengalami penurunan. Di beberapa daerah, lanjutnya, harga udang tidak seperti ini. Dimana di daerah lain harganya Rp180.000 untuk size 20. Sementara di Tarakan harganya hanya  Rp145.000.

“Selama ini kami sudah melakukan empat kali pertemuan, namun setiap kali pertemuan harga udang malah turun. Jadi kami minta tolong harga udang distabilkan dan disesuaikan dengan daerah lain,” kata dia lagi.

Ia mengatakan semestinya pemerintah daerah dapat turun andil menunjukkan perannya. Salah satunya mengatur izin dan regulasi . “Mereka bisa menahan izin ekspornya. Itu yang harus dilakukan,” ungkapnya. Karenanya, jika tuntutan tidak dipenuhi, pihaknya akan melakukan demo lanjutan dengan mengerahkan massa lebih banyak. (Ade Prasetia)

Bagikan ini