Ketua Fraksi PKS DPR Minta PSN PIK 2 Distop dan Evaluasi

Jakarta, Genzpedia – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta agar PSN PIK 2 distop untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Jazuli menjelaskan, PSN PIK 2 menurut informasi hingga kini belum sesuai atau melanggar RTRW.

Lanjutnya, dari 1755 hektar area PSN, 1500 hektar berada di wilayah hutan lindung dan belum ada pengajuan perubahan RTRW dari Pemprov Banten maupun Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.

“Kami menilai ada persolan mendasar dari PSN PIK 2 sebagaimana kajian dari berbagai pihak termasuk Kementerian ATR/BPN. Apalagi saat ini meluas resistensi atau penolakan dari masyarakat,” kata Jazuli. Senin, (6/1).

“Pemerintah harus hadir menyelesaikan polemik ini dengan berpedoman pada kepentingan umum serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terutama menyangkut tata ruang dan lingkungan, termasuk menimbang resistensi yang luas dari masyarakat,” tambah Jazuli.

Jazuli menambahkan, penetapan PSN seharusnya memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan, kesesuaian dengan RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sehingga tidak bisa semena-mena apalagi melanggar aturan.

“Terlebih untuk proyek PIK 2 yang tidak masuk PSN mutlak harus taat pada aturan RTRW dan lingkungan. Dan jangan pula proyek swasta ini mendompleng atas nama PSN di depan masyarakat,” katanya.

“Kita tidak mau PSN PIK 2 ini merugikan kepentingan masyarakat setempat dan mengorbankan ekosistem dan kelestarian lingkungan,” ungkap Jazuli.

Jazuli akan mengangkat permasalahan ini di rapat komisi terkait dan meminta pemerintah dan para pihak untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

“Jangan sampai atas nama investasi tapi justru melanggar regulasi, merugikan rakyat, dan mengorbankan kelestarian lingkungan,” ujarnya.

“Melihat permasalahan yang sangat komplek, terjadi ketidaksesuaian dengan regulasi, dan resistensi yang meluas dari masyarakat, Fraksi PKS meminta agar PSN PIK 2 distop untuk dievaluasi oleh pemerintah bersama pihak-pihak terkait,” tutup Jazuli.