Connect with us

News

Pemerintah Berkomitmen Kawal Pemilu 2024, Mahfud: Supaya Tidak Ada Salah Paham..

Published

on

JAKARTA, GENZPEDIA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan jika pemerintah berkomitmen mengawal Pemilu 2024 agar berjalan dengan baik.

“Pemerintah punya komitmen yang kuat untuk melaksanakan atau mengawal pemilu ini dengan sebaik-baiknya,” kata Mahfud di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan pada Senin 1 Agustus 2022.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan melalui koordinasi penyelenggaraan KPU yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Itu komitmen pemerintah,” kata dia.

Mahfud mengatakan jika bersama DPR, KPU serta Bawaslu, pemerintah telah membahas terkait segala hal untuk pemilu. Seperti instrumen hukum, kelembagaan, hingga jadwal penyelenggaraan.

Ia menyebut jika hal itu dilakukan karena pemerintah bersunguh-sungguh dalam melakukan pengawasan, agar tak ada salah paham dalam penyelenggaraan pemilu.

“Supaya juga tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari-hari ini pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat, itu tidak juga karena sudah dibicarakan oleh KPU dan stakeholders karena yang diperlukan itu akan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah. Tapi dihitung dulu,” katanya.

Terkait dengan anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah, Mahfud menyebut akan mulai dikucurkan pada 2022. Bahkan pada 2023 dan 2024, total anggaran yang dikeluarkan lebih banyak.

Jika terdapat anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang belum dicairkan oleh pemerintah, ia mengatakan jika KPU cukup membuat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

“Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang. KPU tinggal membuat DIPA saja, kalau DIPA sudah jadi gampang. Kalau belum ada DIPA tidak bisa dicairkan, itu bisa melanggar hukum keuangan negara,” lanjutnya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan jika pemerintah menjamin hal tersebut, bahkan tahun berikutnya anggaran akan disediakan, hingga tahun berikutnya lagi.

Meskipun demikian, pihaknya mengimbau agar alokasi anggaran terkait biaya operasional seperti pembangunan gedung di berbagai daerah ditunda. Karena menurutnya, pemerintah baru menyetujui terkait dengan kenaikan biaya terhadap panitia, mekipun tidak 100 persen seperti yang diajukan panitia.

Bagikan ini