Rapat Evaluasi BRT Alun Alun-Kota Baru Parahyangan, Bey Machmudin: Tinggal Pemantapan!

BANDUNG, GENZPEDIA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Daerah Se-Bandung Raya terus mematangkan persiapan sistem transportasi terintegrasi Bus Rapid Transit (BRT). Rapat evaluasi pembangunan BRT kali ini terasa unik karena dilaksanakan di dalam BRT rute Alun Alun Bandung-Kota Baru Parahyangan, Senin (4/11/2024). Dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, rapat ini bertujuan untuk memastikan kesiapan transportasi massal ini.

Bey Machmudin mengungkapkan, rapat di dalam BRT dilakukan untuk meninjau kenyamanan dan efektivitas langsung. “Kami mencoba BRT ini dan bisnya nyaman. Waktu tempuh tanpa macet sekitar satu jam, ini cukup baik,” ujar Bey. Menurutnya, beberapa rute akan dilengkapi separator khusus, meski jalur umum pun sudah menunjukkan hasil yang memadai. “Tinggal sedikit pemantapan lagi,” tambahnya.

Bey menyebutkan, BRT akan menggunakan jalur khusus di beberapa area, meski ada tantangan seperti di Jalan Terusan Sudirman menuju Pal 3. Untuk meminimalkan gangguan, bus akan berhenti sebentar di halte. “Busnya tidak besar, sehingga diharapkan masyarakat mulai beralih dari kendaraan pribadi ke BRT,” ujarnya.

Lebih lanjut, BRT tidak diizinkan menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat. Semua pemberhentian akan dilakukan di halte resmi, dan pelanggaran aturan ini akan dikenai denda. “Sistem ini sangat penting untuk disiplin operator dan kenyamanan penumpang,” tegas Bey.

BRT Bandung Raya akan memiliki 21 rute, dengan pembangunan infrastruktur pendukung dimulai pada 2025. Akan ada ruang operasional yang dilengkapi CCTV untuk keamanan penumpang. “Keamanan sangat diperhatikan, sehingga masyarakat merasa aman,” kata Bey. Tiket BRT akan didukung dengan public service obligation (PSO), dengan tarif terjangkau yang memungkinkan perjalanan seamless meski berpindah rute.

“Sekali naik, sekali bayar. Asalkan pindah bis langsung, tidak dikenakan biaya tambahan,” jelas Bey.

Kepala Dinas Perhubungan Jabar, A Koswara, menuturkan bahwa enam rute akan dioperasikan oleh Pemprov Jabar, dengan pembangunan yang didanai World Bank melalui Kementerian Perhubungan. Pakar Administrasi Publik Unpad, Prof. Ida Widianingsih, menyatakan bahwa transportasi massal terintegrasi sangat diperlukan untuk Bandung Raya. “Meskipun tidak mudah mengubah kebiasaan dari kendaraan pribadi ke umum, ini adalah langkah penting,” ungkapnya.

Prof. Ida menyoroti perlunya kolaborasi antara berbagai stakeholders untuk keberhasilan migrasi ke transportasi massal. “Pendekatan yang komprehensif harus melibatkan berbagai dinas dan pihak terkait,” tambahnya.

BRT Bandung Raya akan memiliki 34 stasiun dan 21 rute layanan langsung dengan 579 unit bis dan 768 titik pemberhentian. Estimasi biaya pembangunan mencapai Rp 1,3 triliun, meliputi berbagai koridor strategis seperti Jatinangor, Soreang, Stasiun Tegalluar, Majalaya, dan Padalarang. Area parkir potensial di Kota Bandung juga sedang dirancang untuk mendukung akses ke BRT.

Dengan optimisme dan evaluasi yang terus berjalan, diharapkan BRT menjadi solusi transportasi massal yang efektif dan nyaman bagi masyarakat Bandung Raya.