Strategi Jitu Deddy Sitorus Atasi Masalah Lahan WKP Pertamina Vs Masyarakat

TARAKAN, GENZPEDIA – Sengketa lahan antara masyarakat dan PT Pertamina di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang tak kunjung usai menjadi atensi serius anggota DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus.

Keseriusan itu dibuktikan Deddy Sitorus dengan memfasilitasi forum dialog antara masyarakat, PT. PERTAMINA, dan Wali Kota Tarakan dr Khairul saat kunjungan kerja masa resesnya beberapa waktu lalu. Bertajuk “Dialog Publik Peran Pertamina Untuk Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Utara”, fokus utama pertemuan ini mencari upaya bersama mengatasi persoalan lahan WKP Pertamina yang dicaplok masyarakat.

“Usul saya harus segera dilakukan langkah penataan, dimulai dengan mengidentifikasi persoalan, melakukan pemetaan wilayah untuk kemudian bisa melihat mana saja wilayah yang harus dilindungi Pertamina karena terkait dengan Safety, kebutuhan produksi minyak dan keselamatan warga,” kata Deddy Sitorus kepada GENZPEDIA beberapa waktu lalu di Tarakan.

Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi VI DPR RI ini pun mengaku tak mau persoalan ini terus menjadi penghambat pelayanan masyarakat bahkan berdampak pada pembangunan daerah akibat tumpang-tindih lahan WKP ini. Sebabnya, Deddy mengingatkan Pertamina proaktif menjaga aset negara, agar kerumitan konflik dengan masyarakat ini bisa diantisipasi sedini mungkin. Sehingga masyarakat tak sembarangan mencaplok di area yang beresiko tinggi.

“Jadi harus dilakukan juga perlindungan terhadap aset itu. Lalu melihat potensi penyelesaian yang ada, karena Pemerintah Kota Tarakan sudah melakukan perubahan RTRW yang membuat masyarakat banyak membangun di atas wilayah WKP Pertamina,” kata dia.

Pun mengusulkan Pertamina segera membentuk tim untuk kemudian mencari solusi tuntas atas masalah lahan WKP ini. Pertamina disarankan juga mencari cara-cara lain yang setidaknya dapat mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat seperti sambungan PDAM dan jaringan gas, yang sebelumnya kerap terhambat karena status lahan WKP.

Sembari terus mencari solusi, baik Deddy Sitorus maupun Wali Kota Tarakan dr Khairul kompak meminta agar Pertamina tak menjadikan persoalan status lahan WKP sebagai alasan menghambat pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, seperti sambungan PDAM, jaringan gas, dan sambungan listrik PLN.

“Kendala Pertamina itu kan pada proses hibah, tapi kan tidak harus hibah. Katakanlah itu sudah jadi pemukiman, tapi itu lahan negara yang tidak bisa jadi hak milik. Yang penting selagi negara belum membutuhkan tanah itu kembali, ya silahkan,” ujarnya.

Akibat masalah WKP yang berlarut-larut, dinilai kerap menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Hal itu lantaran ada sebagian warga yang mendapat akses pelayanan kebutuhan dasar dan ada yang tidak.

“Apakah mereka bisa mendapat sertifikat. Karena ada yang bisa ada yang tidak, kemudian Pertamina juga memiliki ribuan sumur tapi tidak bisa lagi produksi lantaran ditempati masyarakat,” katanya.

Karena itu, wakil rakyat ini berpandangan persoalan lahan WKP ini harus segera menemui titik terang penyelesaian dengan tetap memperhatikan hak hidup masyarakat. “Memang kalau lahan itu sudah tidak dibutuhkan lagi dan bisa dihapus bukukan dari daftar inventaris Pertamina tentu bisa diberikan kepada masyarakat, sehingga tidak membuat kerancuan atau ketidakpastian,” kata dia. (Dedy S)