Sengkarut 1.592 Siswa Gak Diterima di Sekolah Negeri, Ini Sorotan DPRD Kaltara Soal PPDB

TARAKAN, GENZPEDIA – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA pada tahun 2022 memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Tercatat dari 4.257 siswa lulusan SMP Tarakan hanya 2.665 siswa saja yang ditampung SMA/K Negeri. Sehingga masih ada 1.592 siswa yang tidak bisa di sekolah negeri.

Kondisi itu membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memanggil Dinas Pendidikan Kaltara untuk menjawab persoalan tersebut. Selain itu, mereka juga meminta klarifikasi terkait sistem error yang terjadi pada website resmi PPDB tahun ajaran 2022/2023.

Menurut Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, pihaknya melalui Komisi IV sangat intens melakukan monitoring pelaksanaan PPDB dan mendapati banyaknya keluhan masyarakat.

Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus (Foto: Dedy S/GENZPEDIA)

“Ada beberapa kesalahan teknis dari penyelenggara PPDB seperti gangguan jaringan dan terhapusnya data calon siswa. Hal itu dilaporkan Disdikbud mengarah pada faktor Human Error,” ungkap Albertus saat diwawancarai GENZPEDIA di Tarakan, Sabtu 16 Juli 2022.

Pada kesempatan itu, DPRD juga meminta langkah cepat Disdik Kaltara untuk mencarikan solusi terkait 1000 anak yang belum terakomodir di sekolah negeri tersebut. Hal ini mengingat proses pembelajaran yang tak lama lagi akan berlangsung.

“Dari Disdikbud mencoba mencari solusi terkait, khususnya ada 1.592 siswa di Tarakan tidak terakomodir di sekolah negeri,” ucapnya.

DPRD pun meminta Disdikbud Kaltara untuk mencari solusi jangka pendek berupa penambahan rombongan belajar (rombel), serta meyakinkan wali murid agar menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

“Jadi kita coba mengecilkan potensi permasalahan ini, sehingga dari 1.592 siswa ini bisa terakomodir juga,” katanya.

Albertus pun meminta adanya evaluasi terhadap sistem error pada laman resmi PPDB online Kaltara agar hal serupa tak terjadi di tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, penerapan sistem zonasi di Kaltara tak luput dibahas dalam pertemuan tersebut. Pihaknya sangat berharap penerapan zonasi bersifat kondisional dan tidak kaku.

Sebabnya, wilayah geografis Kaltara yang berbeda dengan pulau Jawa dinilai perlu penyesuaian. “Karena secara geografis wilayah kita berbeda dan jumlah sekolah juga,” katanya.

Sementara menjawab persoalan 1.592 siswa yang tidak bisa di SMA/K negeri, Kepala Disdikbud Kaltara, Teguh Henri Susanto mengungkapkan karena keterbatasan daya tampung.

Kepala Disdikbud Kaltara, Teguh Henri Susanto

“Kita hanya bisa menampung 63 persen saja. Sisanya itu nanti mungkin akan sekolah di swasta,” ungkapnya.

Selain itu, biaya sekolah swasta yang cukup tinggi membuat banyak wali murid lebih memilih sekolah negeri ketimbang sekolah. Karena itu, Disdikbud Kaltara menyampaikan kepada DPRD agar ada subsidi kepada sekolah swasta yang diberikan pemerintah.

“Jadi ketika masuk swasta dari pemerintah sudah ada subsidi untuk meringankan beban orang tua siswa. Kami juga sudah mengimbau sekolah swasta jangan membebani terlalu berat dan kalau siswa kurang mampu wajib tetap diterima karena pemerintah selama ini sudah hadir membantu sekolah swasta,” katanya.

Bahkan ke depan, pihaknya menginginkan agar sekolah swasta, bisa lebih unggul dari sekolah negeri. Sehingga ada kualitas pendidikan yang menjadi daya tarik siswa untuk mau menempuh pendidikan di sekolah swasta, meski pun harus membayar biaya pendidikan.

Tak hanya biaya, peningkatan kualitas sekolah swasta pun menjadi atensi. Disdikbud Kaltara kedepan bakal mendorong peningkatan kualitas sekolah swasta sehingga menarik minat siswa dan wali murid dan tak bertumpu di sekolah negeri.

“Apalagi bagi masyarakat yang mampu, nantinya berpikir bahwa sekolah swasta lebih bagus dari sekolah negeri. Kita usahakan bantu sarana prasarananya, BOPnya. Jangka panjangnya kita akan memberikan kesempatan sekolah swasta lebih unggul dari pada sekolah negeri. Sehingga masyarakat dapat memilih,” ujarnya. (Dedy S)