Semua Akan Paham, Pengalihan Subsidi untuk Lindungi Masyarakat Rentan

TARAKAN, GENZPEDIA – Pemerintah berkeyakinan, kebijakan mengalihkan sebagian subsidi BBM menjadi bantalan sosial untuk sekitar 40 persen masyarakat yang rentan secara ekonomi merupakan langkah yang tepat dan dalam waktu yang tak terlalu lama akan diterima semua kalangan. Tanpa memperbaiki alokasi subsidi yang seharusnya langsung ke sasaran yang berhak, sama halnya Pemerintah membiarkan masyarakat rentan berjuang sendiri menghadapi tekanan ekonomi tanpa perlindungan memadai.

Demikian disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara  (Kabin) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan sebagai refleksi sepekan kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi, di Jakarta pada Minggu 11 September 2022.

“Semua program perlindungan sosial yang kita jalankan akan benar-benar bisa secara efektif membantu kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dalam menghadapi tekanan ekonomi yang merupakan fenomena global hari ini,” tegas Kabin Budi Gunawan.

Bahwa ada potensi resiko dari keputusan berani Presiden Joko Widodo Widodo mengambil kebijakan ini, lanjut Budi Gunawan, semua telah terpetakan  dan akan dikelola dengan baik. Ada potensi kenaikan inflasi, misalnya, Pemerintah menyadari dengan baik hal tersebut dan telah menjalankan serangkaian langkah untuk mengelolanya.

“Ya, tentu ada risiko-risiko. Namun, Bapak Presiden sudah mengatakan, tujuan kebijakan ini, yaitu perlindungan lebih terhadap masyarakat rentan, jauh lebih penting dibanding risiko-risiko yang tidak bersentuhan langusng dengan kepentingan masyarakat banyak,” ujar Budi Gunawan.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, masyarakat seharusnya bisa memahami keputusan sulit yang diambil Pemerintah beserta langkah mitigasi yang telah dibuat.

Semua langkah tersebut merupakan upaya Pemerintah menjaga kepentingan lebih besar, baik yang terkait stabilitas fiskal di APBN maupun perbaikan penyaluran subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran. “Kita memaklumi kenapa Pemerintah menaikkan BBM,” kata Gus Yahya di sela-sela kegiatannya membuka Kaderisasi Wilayah NU Sumatera Utara XVIII di Medan, Jumat 9 September 2022.

Pilihahan sulit yang harus diambil karena bila tidak, lanjut Gus Yahya karena bila tidak, keadaan akan lebih sulit jika harga BBM tidak disesuaikan. Gus Yahya menyatakan NU siap membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa. “Kita harus bantu meringankan beban dengan tidak menambah beban Pemerintah,” ujarnya.

Hal senada disampaikan pemerhati isu-isu strategis Prof Imron Cotan, perbedaan terhadap setiap kebijakan akan selalu ada dan harus diberi tempat di alam demokrasi. Namun, tentu perbedaan pendapat tersebut sebaiknya dikeluarkan perangkat demokrasi yang memang tersedia.

“Perbedaan pendapat atas penyesuaian harga BBM tersebut sebaiknya disalurkan via perangkat demokrasi yang tersedia, yaitu parpol, DPR, atau media massa. Aksi anarkis hanya mempersulit keadaan rakyat,” ujar Imron Cotan di Jakarta, Jumat 9 September 2022.

Terkait subtansi kebijakan penyesuaian harga BBM itu sendiri, menurut Imron Cotan yang juga mantan Duta Besar RI untuk Australia dan China ini, dapat dipahami dengan melihat situasi geopolitik global yang belum menunjukkan arah yang jelas karena konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung mereda.

Konflik di Eropa ini, menurutnya, melengkapi disrupsi rantai pasok pangan dan energi global yang sebelumnya sudah terganttu karena pandemi Covid-19. Langkah penyesuaian harga energi telaah diambil sebagaian besar negara di dunia sehingga langkah Indonesia saat ini sebenarnya wajar dan memiliki alasan yang kuat. “Penyesuaian harga BBM adalah wajar dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di dunia, sejalan dengan tantangan ekonomi yang mereka hadapi, ” kata Imron Cotan.