IJTI Cimahi-Bandung Barat Serukan Pentingnya Tabayun di Era Digital Menjelang Pilkada 2024

CIMAHI, GENZPEDIA – Di era digital yang terus berkembang, informasi bisa menyebar luas dengan cepat, dan sering kali tidak berdasarkan fakta. 

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, kekhawatiran munculnya berbagai informasi di media sosial yang dapat memicu keresahan masyarakat akibat berita hoax semakin meningkat.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Kota Cimahi-Bandung Barat, Edwan Hadnansyah, mengingatkan pentingnya masyarakat melakukan tabayun atau memverifikasi informasi yang diterima. 

“Apalagi menghadapi masa tahapan Pilkada Serentak khususnya di Jawa Barat. Informasi hoax dapat memecah belah persatuan,” ujar Edwan.

Edwan menegaskan, sebagai jurnalis yang bertugas menyampaikan informasi, pihaknya harus menjaga kondusifitas di tahun politik dengan menyajikan berita yang sesuai fakta dan data yang ada. “Sehingga masyarakat pun bisa menerima informasi yang benar,” ucapnya.

Peran jurnalis tidak hanya mengungkap fakta, tetapi juga membangun narasi yang tepat agar tidak menimbulkan konflik. 

“Informasi yang tidak benar dan mengandung hoax bisa menggiring opini hingga mampu menyulut perpecahan bangsa. Apalagi di tengah situasi politik, diperlukan pemberitaan yang benar dan tepat. Selain sebagai edukasi, pemberitaan pilkada juga bisa menjadi wahana politik bagi masyarakat,” imbuhnya.

Edwan juga menekankan pentingnya jurnalisme positif dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih harmonis. 

Dengan cara kerja jurnalistik yang profesional dan sesuai kaidah serta aturan yang berlaku, informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah melalui mekanisme pengujian yang ketat.

“Meski demikian, jurnalis juga tetap harus bersikap kritis sesuai fungsi sebagai media pendidikan dan kritik yang tercantum dalam amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” jelasnya.

Menurut Edwan, tantangan terbesar dalam penyebaran informasi saat ini datang dari media sosial, di mana informasi sering kali tidak terverifikasi dan mudah tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman. 

“Oleh karena itu, media massa yang terverifikasi harus tetap menjadi rujukan utama bagi masyarakat. Regulasi terkait media sosial pun harus segera diatur agar informasi yang beredar harus menaati koridor pemberitaan sesuai fakta dan data sehingga tidak menyesatkan,” tambahnya.

Edwan juga menambahkan bahwa jurnalis harus ikut menjaga kondusifitas di tahun politik. Ini adalah bagian dari upaya mendukung kinerja kepolisian dalam menjaga agar Pilkada berlangsung aman, damai, dan lancar. 

“Tentunya kami senantiasa mendukung kepolisian dan terus berkoordinasi dalam menjaga kondusifitas. Dengan demikian, upaya menjaga kondusifitas atas momen penting suksesi pergantian kepemimpinan di pemerintahan, terutama di wilayah Jawa Barat, tetap terjaga,” tandasnya.***