Ribuan Warga Pandeglang Lakukan Graduasi

PANDEGLANG, GENZPEDIA – Berdasarkan catatan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, pada 2022 ribuan warga atau sejumlah 3.042 kepala keluarga lakukan graduasi. Jumlah tersebut lebih banyak dari tahun 2021 dengan jumlah sekitar 1.670 kepala keluarga.

Warga Pandeglang Lakukan Graduasi Mandiri

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Nuriah menyebutkan selain graduasi alamiah, warga juga melakukan graduasi mandiri. Sebanyak 144 kepala keluarga melakukan graduasi mandiri pada 2022. Sementara pada 2021, warga melakukan graduasi mandiri sebanyak 145 kepala keluarga.

Nuriah menuturkan, graduasi mandiri yaitu kesadaran masyarakat yang telah mengalami peningkatan secara ekonomi sehingga keluar dari kategori miskin.

Saat warga memutuskan untuk melakukan graduasi, mereka akan membuat surat pernyataan untuk tidak lagi menerima bantuan sosial, baik dari pihak Pemkab, Pemprov Banten, maupun dari Pemerintah Pusat.

Baca Juga: 1.348 Ton Cadangan Pangan Pemerintah Pemprov Banten

“Setiap yang mandiri, harus ada surat pernyataan mengundurkan diri. Kalau tidak ada, enggak bisa,” terangnya pada Selasa (31/1/2023).

Warga Pandeglang Lakukan Graduasi Alamiah

Kemudian, graduasi alamiah yaitu ketika masyarakat dipaksa untuk tidak lagi menerima bantuan sosial karena perekonomiannya telah meningkat. Hal tersebut merupakan hasil dari pendataan ulang oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.

Dana Bantuan Sosial dari Pusat Naik

Selain itu, Pemerintah Pusat memberikan suntikan dana untuk program bantuan sosial Pemkab Pandeglang senilai Rp 375 miliar tahun ini. Dana tersebut nantinya pihak Pemkab Pandeglang salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Alasan Pemerintah Pusat memberikan dana bantuan sosial lebih besar dari tahun sebelumnya karena ada prediksi akan terjadi kemiskinan ekstrem.

Program Bantuan Sosial

Nuriah memaparkan, dana tersebut akan pihak Pemkab salurkan melalui berbagai program bantuan sosial. Beberapa di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Hal ini sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Pemerintah Lakukan Pemutakhiran Data

Menurut data BPS, hingga saat ini, ada 131.430 warga miskin di Kabupaten Pandeglang. Jumlah tersebut bisa bertambah jika terjadi resesi atau inflasi hebat yang diperkirakan akan terjadi pada 2023.

Pihaknya terus melakukan pemutakhiran data agar bantuan tepat sasaran.

“Karena kalau tidak tepat sasaran, tentunya akan melahirkan persoalan lain,” terangnya.

Bantuan sosial yang Pemkab baru cairkan untuk 765 anak yatim yang tersebar di 35 kecamatan di Pandeglang. Setiap anak menerima Rp 600 ribu Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Sosial RI sebanyak Rp 500 juta. Adapun penyalurannya melalui PT POS atau langsung ke rumah yang bersangkutan.

Nuriah pastikan bantuan tersebut tidak ada potongan dalam bentuk apapun. Apabila ada oknum yang memotong dana bantuan, segera laporkan agar ditindak sesuai perundang-undangan.