Terseret Dugaan Gratifikasi Tambang Ilegal, IPW Minta Komjen Agus Andrianto Dinonaktifkan Jadi Kabareskrim

JAKARTA, GENZPEDIA – Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dinonaktifkan sementara dari jabatannya, terkait dengan munculnya pernyataan dari seorang bernama Ismail Bolong yang menyebut adanya dugaan gratifikasi terkait tambang ilegal.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa pengusutan dua testimoni Ismail Bolong yang bertolak belakang itu perlu dilakukan agar tidak menjadi fitnah.

“Untuk suatu proses pemeriksaan yang akuntabel harus dinonaktifkan, supaya pemeriksaan berjalan dengan ajeg kalo memang tidak terbukti dikembalikan lagi,” kata Sugeng kepada wartawan di Mabes Polri pada Selasa 8 November 2022.

Sugeng meminta agar Polri membentuk tim khusus untuk mendalami pernyataan dari Ismail Bolong. “Kami meminta Kapolri membentuk tim khusus mendalami terkait dua penyataan Ismail Bolong yang berbeda-beda,” kata dia.

Karena menurutnya, pernyataan tersebut ada keterkaitannya dengan Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan daat berdinas di Propam Polri.

“Kami yakin bahwa ketika Ismail Bolong membuat pernyataan memberikan dana perlindungan kepada tambang ilegal itu ada pemeriksaan dari Propam zamannya Ferdy Sambo yang di lakukan oleh Paminal waktu itu Brigjen Hendra yang sekarang sudah di PTDH,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Sugeng pun menyebut jika Divisi Propam Polri memiliki dokumen hasil pemeriksaan dan laporan Ferdy Sambo terkait dengan kasus tersebut.

“Ada dokumen yang sebetulnya, Div Propam itu ada dokumen hasil pemeriksaan dan laporan Ferdy Sambo terkait kasus ini jadi ini harus didalami supaya tidak menjadi fitnah,” tambahnya.

IPW meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan dukungan politik kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar bisa mengusut kasus itu. Karena Menko Polhukam Mahfud MD menyebut akan membawa kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pak Presiden menurut saya harus memberi perhatian. Kenapa? Mahfud sudah bicara bahwa kasus tentang tambang ini akan dibawa ke KPK, jadi tentang timsus ini ini harus mendapat dukungan politik dari Pak Jokowi,” katanya.

“Saya ingin menyampaikan Pak Jokowi harus memberikan dukungan politik sebagai pimpinan dari atasan dari Pak Kapolri untuk memberikan dukungan politik,” ujarnya.